Warga di lingkungan RW3 menolak pembangunan gereja di Kalibaru, Depok. Penolakan pembangunan gereja dikarenakan tidak ada sosialisasi dan manipulasi tanda tangan persetujuan warga.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalibaru, Rudi Ardiansyah, mengatakan, pembangunan gereja sudah lama dilakukan, namun tidak ada sosialisasi kepada warga. Pihaknya pun tidak dilibatkan pihak gereja melakukan mediasi kepada warga.
Rudi Ardiansyah menegaskan, warga Kalibaru bukan intoleran, dikarenakan di wilayahnya telah terdapat dua gereja. Namun, penolakan warga dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak gereja yang akan membangun dengan warga.
“Di sini lebih ke adab atau perlakuan pihak gereja kepada warga kami, dari awal belum pernah ada diskusi bersama warga masyarakat yang saya sayangkan disitu,” terang Rudi.
Pemerintah Kota Depok melalui dinas perizinan baru memberikan perizinan namun pihak gereja belum melakukan pembangunan. Pihaknya ingin ada komunikasi dari pihak gereja kepada warga dalam rencana pembangunan.
“Akan tetapi itu tidak ditempuh pihak gereja. Malah mereka menempuh jalur atas, dalam artian jalur atas sampai perizinan turun yang tidak pernah ditandatangani RT dan RW,” ucap Rudi.
Penolakan pembangunan gereja yang minim sosialisasi kepada warga, tidak hanya kali ini terjadi di lokasi tersebut. Bahkan, konflik tersebut telah terjadi beberapa kali sehingga pihak gereja belum dapat melakukan pembangunan.
“Tuntutannya yang pertama warga sudah geram, sudah kesal warga dengan perlakuan pihak gereja. Jadi warga menolak, berbeda dengan gereja belakang, di belakang ada gereja, itu dua tahun baru dibangun, akan tetapi mereka tidak ada penolakan sama sekali,” ungkap Rudi.
Manipulasi Tanda Tangan Warga
Kekesalan warga selain tidak adanya sosialisasi, ditemukan sejumlah tanda tangan warga dimanipulasi. Ditemukan adanya tanda tangan warga yang tidak sesuai dengan KTP atau domisili.
“Terus juga ada yang meninggal itu masih tanda tangan, padahal meninggalnya udah lama, tapi dia bisa tanda tangan. Jadi intinya memang manipulasi data disini, tidak konfirmasi dengan RT dan RW,” tutur Rudi.
Rudi berusaha mencegah warga untuk tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Selain itu, Rudi meminta pihak gereja menunda peletakan batu pertama pembangunan sampai adanya komunikasi yang baik kepada warga.
“Mereka tetap memaksakan diri karena merasa sudah memiliki izin, akan tetapi disini kita melihat situasi di bawah yang masih memanas, ya akhirnya terjadilah demo warga seperti ini,” pungkas Rudi.
